Jakarta – Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menuai sorotan publik. Salah satu yang memberikan tanggapan adalah kreator konten sekaligus edukator, Jerome Polin, yang menyoroti tingginya angka tunjangan beras DPR yang mencapai Rp 12 juta per bulan.
Melalui unggahan di akun Threads miliknya, Jerome mengaku tak habis pikir dengan jumlah tunjangan yang dinilai tidak masuk akal.
“Tunjangan beras cuma 12 juta/bulan. CUMA???? Sadar gak 12 juta kalo dipake buat beli beras aja bisa sebanyak apa?” tulis Jerome Polin, dikutip pada Jumat (22/8/2025).
Dalam sebuah video yang juga ia bagikan, Jerome mencoba menghitung jumlah beras yang bisa dibeli dengan uang Rp 12 juta.
Jika harga beras premium berada di kisaran Rp 15.000 per kilogram, maka nominal tersebut bisa ditukar dengan 800 kilogram beras.
Sementara untuk beras medium dengan harga Rp 12.000 per kilogram, jumlahnya bisa mencapai 1.000 kilogram atau setara dengan satu ton beras.
Jerome kemudian mempertanyakan dasar perhitungan yang membuat tunjangan beras DPR mencapai angka fantastis tersebut.
“Pertanyaanku adalah, apa dasar tunjangannya sebanyak ini? Siapa yang ngitung anggarannya?? Aku mau tau bgt gimana dasar perhitungannya sampai bisa muncul angka ini, karena ga masuk akal bgt. Capek bgt,” tulis Jerome.
Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan kabar kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian beberapa jenis tunjangan tanpa adanya kenaikan gaji pokok.
Salah satu tunjangan yang naik adalah tunjangan beras, dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan.
Selain itu, tunjangan bensin juga meningkat signifikan, dari sebelumnya Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.
Tidak hanya itu, anggota DPR kini akan memperoleh tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, menggantikan fasilitas rumah dinas yang sebelumnya disediakan.
Adies menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan berdasarkan indeks kebutuhan saat ini.
“Kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp 58 juta, mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69 sampai 70 jutaan,” ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pernyataan Jerome Polin menambah panjang daftar kritik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Banyak warganet menilai angka tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi harga kebutuhan pokok tinggi.
Jerome, melalui gaya penyampaiannya yang sederhana, berhasil menggambarkan perbedaan antara realitas kebutuhan rakyat dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat. Kritik ini pun mempertegas suara publik yang menuntut transparansi serta dasar perhitungan jelas dalam penentuan tunjangan anggota dewan.
Kenaikan tunjangan DPR diperkirakan akan terus menjadi perbincangan hangat, apalagi jika tidak dibarengi dengan penjelasan rinci mengenai mekanisme perhitungan dan urgensi dari tambahan anggaran tersebut.