Seluruh rantai distribusi dan industri logistik di Tanah Air sedang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kendaraan bermuatan berlebih yang berkontribusi pada kerusakan infrastruktur dan kecelakaan fatal. Persoalan over dimension and overload (ODOL) yang sudah berlangsung lama memerlukan solusi bukan hanya berupa operasi penindakan tegas, melainkan perubahan kesadaran kolektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Korlantas Polri telah mengusung strategi baru yang menempatkan edukasi dan pendekatan humanis sebagai kunci untuk mencapai target Zero ODOL pada tahun 2027. Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Kakorlantas Polri, menegaskan bahwa upaya ini harus melampaui sekadar penalti kepada pelanggar, dengan membangun pemahaman bersama di seluruh lapisan transportasi.
Fokus awal dari agenda Zero ODOL ini adalah sosialisasi dan normalisasi, karena praktik ODOL sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dalam beberapa sektor. Dalam dialog intens dengan komunitas sopir, asosiasi transportasi, dan pemilik armada, Korlantas berupaya membuka ruang adaptasi yang realistis agar perubahan tidak memicu resistensi sosial.
Peran pelaku usaha tak kalah penting, sebab selama ini sopir lebih sering menjadi sasaran penindakan meski keputusan atas muatan kendaraan diambil oleh perusahaan logistik. Oleh karenanya, edukasi ditujukan untuk memberikan pemahaman bahwa keselamatan tidak bisa dikompromikan demi efisiensi bisnis jangka pendek yang mengabaikan kerusakan jalan, jembatan, dan risiko kecelakaan yang membahayakan banyak pihak.
Strategi Zero ODOL tidak hanya mengandalkan razia di lapangan, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor mulai dari kementerian hingga operator jalan tol untuk mengelola distribusi nasional secara lebih bertanggung jawab. Pendekatan kolaboratif ini merupakan wujud bahwa isu ODOL adalah persoalan sistemik dan memerlukan penanganan menyeluruh.
Melalui pendekatan bertahap, Korlantas mengutamakan edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami risiko kendaraan bermuatan berlebih, sekaligus menjaga hubungan baik antara aparat dan warga. Irjen Agus menyatakan bahwa perubahan budaya keselamatan dapat terbangun lewat komunikasi yang konsisten, bukan sekadar penindakan sesaat.
Polantas kini bertransformasi menjadi fasilitator perubahan sosial dan mediator kepentingan dalam tata kelola transportasi. Mereka bukan saja menegakkan hukum, tetapi juga menggerakkan kesadaran kolektif bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama, melibatkan negara, perusahaan, sopir, dan pengguna jalan.
“Zero ODOL bukan hanya penertiban kendaraan, tapi upaya menyelamatkan nyawa masyarakat di jalan raya,” tegas Irjen Agus. Pernyataan ini menegaskan bahwa agenda nasional tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang penting bagi keamanan dan kenyamanan transportasi publik.
Dengan menempatkan edukasi di depan penindakan, wajah baru Polantas menjadi lebih persuasif dan manusiawi tanpa mengurangi ketegasan menjaga keselamatan masyarakat. Perjalanan menuju Zero ODOL 2027 menunjukkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum lalu lintas untuk mendorong budaya keselamatan yang berkelanjutan di Indonesia.