Ketika pejalan kaki merasa aman menyeberang dan pengendara kendaraan kecil bisa melintas tanpa terganggu oleh kendaraan besar, itulah gambaran keadilan yang dijaga oleh Polisi Lalu Lintas. Jalan raya bukan semata ruang fisik aspal dan marka, melainkan ruang sosial yang penuh interaksi di mana hak dan kewajiban pengguna harus dihormati secara setara.
Menurut Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., pengaturan lalu lintas harus berdasar keadilan, ketertiban, dan mengutamakan keselamatan bersama. “Di jalan, semua setara—dan itu yang kami jaga,” tegasnya. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk mengubah wajah kepolisian lalu lintas dari sekadar pengatur kendaraan menjadi penjaga fairness dalam ruang publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Seringkali aturan lalu lintas dipahami masyarakat hanya sebagai larangan-larangan seperti tidak menerobos lampu merah atau tidak parkir sembarangan. Padahal, setiap aturan memiliki tujuan untuk melindungi hak pengguna jalan lain. Contohnya, lampu merah berfungsi sebagai mekanisme berbagi giliran, marka jalan menandai batas keselamatan, dan zebra cross menegaskan hak pejalan kaki yang juga merupakan pengguna jalan.
Dengan begitu, ketertiban lalu lintas identik dengan keadilan sosial yang memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak dengan aman dan mencapai tujuan. Bukan kendaraan besar atau suara sirene keras yang lebih berhak, melainkan kesetaraan dalam aturan dan perlindungan.
Keadilan juga tercermin dalam perilaku di jalan: motor menunggu lampu hijau bersama mobil mewah, truk memberi jalan pada ambulans, dan pengemudi mobil berhenti ketika pejalan kaki menyeberang. Aturan berlaku tanpa pandang bulu, dan di sinilah peran Polantas menjadi krusial.
Ruang jalan merupakan milik bersama yang digunakan oleh beragam kelompok, mulai pekerja, pelajar, pedagang, ibu yang mengantar anak, hingga lansia. Oleh karena itu, kebijakan lalu lintas tidak boleh menguntungkan satu kelompok tertentu. Sayangnya, di banyak kota besar, dominasi kendaraan bermotor menggeser hak kelompok lain, seperti trotoar yang dipakai parkir liar atau sepeda yang terdesak.
Pendekatan baru yang diambil Polantas berfokus pada mengembalikan keseimbangan tersebut, bukan hanya menindak pelanggaran formal, tapi juga melindungi hak pengguna jalan yang selama ini terpinggirkan. Di berbagai daerah, Satlantas aktif mendorong edukasi keselamatan pejalan kaki, pentingnya helm untuk anak, penggunaan jalur sesuai fungsi, dan etika berbagi ruang jalan. Hal ini menegaskan bahwa hukum lalu lintas bukan hanya tentang menghukum, tapi mengajarkan kesetaraan.
Irjen Agus menilai lalu lintas sebagai wajah peradaban kota. Jika yang kuat selalu menang, jalan berubah menjadi arena egoisme. Namun ketika semua tunduk pada aturan yang sama, jalan menjadi ruang beradab.
Menjaga fairness di lapangan tidak mudah, petugas harus menghadapi kemacetan, emosi pengguna jalan, dan kebiasaan saling serobot yang masih kuat. Oleh sebab itu, Polantas membutuhkan legitimasi moral melalui tindakan adil dan konsisten, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, membantu siapa pun tanpa membeda-bedakan status sosial, dan mengatur arus dengan mengutamakan keselamatan bersama.
Sebagai contoh, Satlantas Polres Tabalong, Kalimantan Selatan, menerapkan pendekatan edukasi langsung dengan turun ke jalan membagikan spanduk dan penerangan keliling yang mengedukasi pengendara tentang pentingnya helm, sabuk pengaman, dan kepatuhan pada rambu-rambu. Program “Polantas Menyapa” juga menonjol dengan kegiatan dialog, imbauan, serta mendengarkan keluhan masyarakat. Cara ini menegaskan polisi bukan hanya penindak, tapi pengayom dan pendidik di masyarakat.
Menurut Irjen Agus, pelayanan Polantas harus menerapkan konsep presisi dan humanis, yakni penegakan hukum yang tegas sekaligus menghormati martabat warga. Polisi harus mampu menjadi komunikator dan problem solver, bukan hanya memberikan sanksi.
Lalu lintas merupakan ruang paling dekat antara negara dan rakyat. Perlakuan adil di jalan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi. Sebaliknya, jika diskriminasi terjadi, jarak antara rakyat dengan negara akan melebar. “Kami tidak hanya mengatur arus kendaraan, tetapi menjaga keselamatan dan rasa keadilan masyarakat,” ujar Irjen Agus.
Cara masyarakat berlalu lintas mencerminkan karakter sosialnya. Sabar dalam antrean menunjukkan budaya positif, hormat pada pejalan kaki menandakan peradaban suatu kota, dan kepatuhan pada aturan tanpa pengawasan menandakan kedisiplinan. Sebaliknya, kebiasaan menyerobot dan merasa paling berhak menandai krisis etika sosial di jalan.
Tugas Polantas jauh lebih dari mengurai kemacetan, mereka berperan sebagai pendidik karakter publik. Setiap teguran dan penindakan adalah proses pendidikan sosial yang dilakukan setiap hari. Konsistensi dalam hal ini mendorong budaya tertib dan kesadaran keselamatan bagi semua pengguna jalan.
Meski transformasi positif berlangsung, tantangan tetap ada, seperti pertumbuhan kendaraan yang tinggi dengan kapasitas jalan terbatas, budaya disiplin yang belum merata, dan tekanan ekonomi yang memicu terburu-buru. Selain itu, masih ada pengendara yang menuntut perlakuan khusus atau merasa pelanggaran kecil tidak masalah. Ini menjadi ujian integritas bagi Polantas.
Polantas harus berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu dan menguatkan etika internal agar keadilan di jalan bukan hanya slogan. Polisi yang humanis harus tetap tegas, dan yang dekat dengan masyarakat harus tetap independen.
Pengalaman masyarakat dalam interaksi sehari-hari dengan Polantas, seperti saat mengurus SIM, ditilang, dibantu saat mogok, atau melihat pengaturan kemacetan, membentuk persepsi terhadap institusi negara. Bila Polantas terkesan adil, kepercayaan tumbuh, memperkuat legitimasi institusi negara.
Keadilan di jalan raya menjadi simbol keadilan yang lebih luas di ruang publik. Jalan adalah tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, dari kaya hingga miskin, pejabat hingga buruh, mahasiswa hingga pensiunan, semua berbagi ruang yang sama.
Di ruang publik tersebut, demokrasi dijalankan sehari-hari dengan tunduk pada aturan yang sama dan memberikan perlindungan kepada yang lemah. Polisi lalu lintas hadir untuk memastikan hal itu dengan pengaturan, edukasi, pelayanan, dan penegakan hukum supaya ruang jalan tetap menjadi ruang yang adil bagi semua.
Pada akhirnya, ketertiban lalu lintas bukan hanya soal kelancaran kendaraan melaju, tetapi cerminan bagaimana bangsa menghargai kesetaraan hak warganya.