Setiap hari, ribuan pengemudi angkutan barang menempuh perjalanan jauh untuk mengantarkan bahan pangan, obat-obatan, dan material pembangunan ke seluruh penjuru Indonesia. Di balik kelancaran distribusi tersebut, keselamatan para pengemudi menjadi perhatian utama, terutama mengingat data kecelakaan lalu lintas nasional pada 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 10 persen kasus kecelakaan melibatkan kendaraan angkutan barang.
Menurut data, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 150.906 kasus kecelakaan dengan 26.839 korban meninggal dunia, di mana sekitar 10,5 persen melibatkan kendaraan angkutan barang. Angka ini menjadi salah satu pendorong bagi Korlantas Polri untuk serius menjalankan program Zero Over Dimension Over Load (ODOL), yang diharapkan dapat berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.
Korlantas Polri menegaskan bahwa penerapan aturan ODOL bukan untuk mempersulit pengemudi, melainkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan yang menjadi ancaman nyata mereka setiap hari. Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kepala Korlantas Polri, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan humanis dan memanfaatkan transformasi digital.
“Nantinya, kami akan melakukan penegakan hukum secara humanis hingga tegas. Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan dengan memanfaatkan transformasi digital,” ujar Irjen Agus.
Pendekatan humanis ini dianggap penting karena pengemudi sering kali bukan penentu muatan atau spesifikasi kendaraan yang mereka kendarai. Namun, mereka adalah pihak yang menanggung risiko keselamatan tertinggi di jalan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal sebelum penindakan hukum dilaksanakan secara penuh, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi pengemudi yang menopang distribusi logistik nasional.
Di balik setiap kendaraan yang melintas, ada pengemudi yang mengorbankan waktu dan tenaga demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi tepat waktu. Menjaga keselamatan mereka berarti menjaga kelangsungan distribusi logistik serta perekonomian nasional secara menyeluruh.